SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) kembali sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim). Raihan tertinggi ini diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan langsung di Kantor BPK Perwakilan Kaltim, Senin (25/5/2026), dan diterima oleh Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman.
Prosesi penyerahan ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kutim Jimmi, Seskab Rizali Hadi, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutim Ade Achmad Yul Kafilah, serta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Kutim.
Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim, Mochammad Suharyanto, menjelaskan bahwa pihaknya telah merampungkan pemeriksaan terhadap LKPD seluruh kabupaten dan kota se-Kaltim untuk Tahun Anggaran 2025. Hasilnya, sebanyak 10 pemerintah daerah berhasil mengantongi opini WTP, termasuk Kabupaten Kutim.
“Melalui pemeriksaan LKPD, kami memberikan opini mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini WTP yang kami berikan ini merupakan wujud profesionalitas pemeriksa terkait aspek tersebut,” ujar Mochammad Suharyanto.
Ia menambahkan, opini WTP disematkan karena laporan keuangan Pemkab Kutim dinilai telah disajikan secara wajar dalam seluruh aspek material, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Meski demikian, BPK mencatat beberapa hal yang masih memerlukan pembenahan dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Meskipun ada beberapa catatan permasalahan dalam pengelolaan keuangan, hal tersebut tidak memengaruhi kewajaran penyajian LKPD secara keseluruhan,” imbuhnya.
Suharyanto juga mengingatkan agar Pemkab Kutim segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, paling lambat 60 hari setelah laporan diterima, demi meningkatkan akuntabilitas dan kualitas tata kelola keuangan daerah.
Merespons capaian ini, Bupati Ardiansyah Sulaiman menyampaikan rasa syukur yang mendalam. Menurutnya, mempertahankan opini tertinggi ini adalah buah dari kerja keras dan soliditas seluruh jajaran instansi.
“Pencapaian ini merupakan hasil sinergi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan akuntabel. Tentu performa ini perlu terus kita pertahankan dan ditingkatkan,” tegas Ardiansyah.
Prestasi ini sekaligus menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Kutim dalam menjaga transparansi fiskal, yang diharapkan bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat luas. (Ns)
