SANGATTA – Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur (Kutim) Achmad Junaidi menegaskan komitmennya untuk menurunkan angka stunting di Kutim. Hal tersebut disampaikannya saat konferensi pers dalam kegiatan Ujian Kompetensi Wartawan (UKW) di Hotel Royal Victoria Sangatta, Selasa (18/11/2025).
“Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dan Survei Gizi Indonesia (ZGI) Kemenkes RI tahun 2024, prevalensi Kutim turun dari 29 persen pada tahun 2024 menjadi 20,6 persen pada tahun 2025,” jelasnya
Ia menekankan bahwa upaya percepatan penurunan stunting harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), desa, camat, dunia usaha hingga organisasi kemasyarakatan. Kolaborasi menjadi kunci agar program berjalan optimal.
Pada kesempatan itu, Junaidi juga memaparkan salah satu program unggulan DPPKB, yakni layanan jemput bola melalui Gerakan “Cap Jempol Stop Stunting”. Model layanan ini mengedepankan tim yang turun langsung ke lapangan memberikan pembinaan dan pendampingan per zona atau kecamatan, bukan lagi memusatkan kegiatan di hotel.
Ia menjelaskan bahwa fokus utama saat ini adalah peningkatan akurasi pendataan agar intervensi lebih tepat sasaran. Peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) menjadi sangat strategis dalam proses tersebut.
“TPK akan diberi pelatihan oleh tim IT agar dapat mengunggah data sesuai kondisi lapangan menggunakan handphone dan terbaca secara nasional. Ini untuk mengatasi error data yang sebelumnya sering terjadi,” ungkapnya.
Menurutnya, TPK memiliki tugas vital dalam memantau keluarga berisiko stunting melalui pendataan, verifikasi, dan pendampingan langsung. Seluruh proses dijalankan menggunakan aplikasi elektronik sehingga membutuhkan ketelitian tinggi.
“Jika data yang diinput tidak sesuai, data itu akan menjadi data abadi yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Karena itu pelatihan ini sangat penting,” tegas Junaidi.
Ia menambahkan, kualitas data merupakan fondasi utama penanganan stunting. Dengan data akurat dan terbaru, intervensi dapat ditentukan sesuai kebutuhan lapangan.
Dalam waktu dekat, perusahaan besar seperti KPC dan DSN akan diundang untuk melihat pemetaan data “by name by address” keluarga berisiko stunting.
Melalui data tersebut, perusahaan dapat mengarahkan program CSR, misalnya penyediaan air bersih, agar benar-benar tepat sasaran.
“Selama ini mereka peduli, tetapi seringkali salah menargetkan penerima bantuan,” tambahnya.
Selain itu, DPPKB juga telah meluncurkan podcast resmi yang bertujuan untuk mensosialisasikan seluruh program DPPKB, terutama terkait upaya penanganan dan pencegahan stunting di Kutim.
“Kami berharap podcast ini menjadi wadah kolaborasi. Semakin banyak pihak yang terlibat, semakin cepat pula target penurunan stunting dapat tercapai.
Harapan kami, masyarakat semakin sadar pentingnya gizi, pola asuh, dan peran keluarga dalam tumbuh kembang anak,” ungkapnya.
Selanjutnya, Junaidi juga menyoroti pentingnya keterlibatan media dalam upaya penurunan stunting.
“Media memiliki peran penting dalam memberikan edukasi dan menyebarkan informasi positif kepada masyarakat mengenai stunting dan keluarga berisiko,” jelasnya.
Terakhir, ia berharap kolaborasi lintas sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat mempercepat penurunan angka stunting di Kutim.
“Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Penanganan stunting harus dilakukan dengan sinergi semua pihak,” tutupnya saat wawancara doorstop. (Nas)
