Samarinda – Rencana pemangkasan jumlah cabang olahraga (cabor) yang akan dipertandingkan pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII Kalimantan Timur (Kaltim) 2026 menuai keprihatinan dari sejumlah pengurus cabor di daerah.
Sekretaris Pengurus Provinsi (Pengprov) Woodball Kaltim, Rahman, menyayangkan apabila pengurangan cabor dilakukan di tengah proses persiapan yang telah berjalan di seluruh kabupaten dan kota se-Kaltim.
Menurutnya, setiap daerah telah mengalokasikan anggaran dan melakukan persiapan panjang untuk membina serta menyiapkan atlet menghadapi ajang Porprov VIII Kaltim yang dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Paser.
“Yang kami sayangkan, keputusan terkait pemangkasan cabor dilakukan ketika seluruh daerah sudah melakukan persiapan. Banyak anggaran yang sudah dikeluarkan untuk pembinaan, pelatihan, pemusatan latihan, hingga persiapan atlet,” ujar Rahman.
Ia menilai, apabila suatu cabor yang sebelumnya masuk dalam rencana pertandingan tiba-tiba tidak dipertandingkan, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan kekecewaan bagi atlet dan pelatih yang telah mempersiapkan diri selama berbulan-bulan.
“Kasihan atlet. Mereka sudah berlatih dan mempersiapkan diri untuk tampil di Porprov. Kalau tiba-tiba cabor atau nomor pertandingan tidak dipertandingkan, tentu mereka akan kecewa,” katanya.
Selain berdampak kepada atlet, Rahman menilai keputusan tersebut juga dapat menjadi persoalan bagi pengurus KONI kabupaten dan kota. Pasalnya, pengurus daerah harus mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pembinaan yang telah dialokasikan untuk persiapan Porprov.
“Ini bisa menjadi bumerang bagi pengurus kabupaten dan kota. Daerah sudah mengeluarkan anggaran untuk pembinaan dan persiapan atlet, namun kemudian cabor yang dipersiapkan tidak dipertandingkan,” jelasnya.
Rahman berharap Pengurus Besar (PB) Porprov bersama KONI Kaltim dapat mencari solusi terbaik sebelum keputusan pemangkasan jumlah cabor benar-benar ditetapkan.
Menurutnya, solusi tidak harus selalu berupa penghapusan cabang olahraga. Jika persoalannya berkaitan dengan keterbatasan anggaran atau kemampuan penyelenggaraan, maka dapat dipertimbangkan opsi lain, seperti mengurangi jumlah nomor pertandingan tanpa menghapus keseluruhan cabor.
“Kalau memang ada keterbatasan anggaran, mungkin bisa dilakukan pemangkasan nomor pertandingan. Jadi tidak harus langsung menghapus satu cabang olahraga secara keseluruhan,” ujarnya.
Selain itu, Rahman juga menawarkan opsi agar cabor yang tidak dapat dipertandingkan di Kabupaten Paser dapat diserahkan kepada kabupaten atau kota lain yang memiliki kesiapan sarana dan prasarana untuk menjadi tuan rumah pertandingan.
“Kalau memang ada cabor yang tidak bisa dipertandingkan di Paser, mungkin bisa dibagi ke daerah lain yang siap menyelenggarakan. Dengan begitu, pembinaan atlet di daerah tetap berjalan dan atlet tetap memiliki kesempatan untuk bertanding di Porprov,” tambahnya.
Ia menegaskan, ajang Porprov bukan hanya sekadar kompetisi untuk mengejar medali, tetapi juga menjadi bagian penting dari sistem pembinaan olahraga di daerah.
Karena itu, setiap keputusan terkait cabang olahraga dan nomor pertandingan yang dipertandingkan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlanjutan pembinaan atlet di seluruh kabupaten dan kota.
“Jangan sampai keputusan yang diambil justru mengganggu proses pembinaan yang sudah dibangun daerah selama ini. Kami berharap ada solusi terbaik yang dapat mengakomodasi kepentingan penyelenggara, KONI, pengurus cabor, serta terutama para atlet,” pungkas Rahman.(*)
