SANGATTA – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Kutai Timur mengambil langkah progresif dengan mengubah total pendekatan dalam menyusun setiap kajian strategis daerah. Jika pada masa lalu pola penelitian lebih banyak didominasi dari orientasi meja atau rencana induk yang disiapkan sepihak oleh peneliti, kini BRIDA memilih untuk aktif turun langsung ke lapangan guna mendengarkan secara seksama berbagai kebutuhan riil yang dihadapi oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Peneliti Ahli Muda BRIDA Kutim, Dadang Lesmana, yang mewakili Kepala BRIDA Kutim Juliansyah, menjelaskan bahwa transformasi metode ini dilakukan dengan tujuan utama agar setiap produk riset dan inovasi yang dihasilkan tidak berhenti sebagai dokumen teoretis, melainkan benar-benar mampu menjawab persoalan nyata yang tengah dihadapi oleh pemerintah daerah dalam melayani masyarakat.
“Sekarang kami datang dulu ke OPD, berdiskusi, mencari tahu apa masalah yang mereka hadapi dan regulasi apa yang mereka butuhkan. Setelah itu baru kajiannya disusun,” ujar Dadang menegaskan komitmen lembaganya.
Lebih lanjut, Dadang memaparkan bahwa pendekatan jemput bola ini terbukti jauh lebih efektif dan berdampak langsung. Contoh nyata terlihat pada program inovatif Cap Jempol Stop Stunting, yang awalnya diinisiasi dari identifikasi persoalan tumpang tindih kewenangan di lapangan dalam tubuh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Berkat riset mendalam dari masalah tersebut, rekomendasi kajian BRIDA sukses menjadi fondasi utama dalam penyusunan regulasi resmi berupa Peraturan Bupati.
Metode partisipatif serupa kini konsisten diterapkan pada berbagai sektor krusial lainnya, mulai dari kajian teknis pengembangan bus listrik ramah lingkungan hingga tata kelola sektor perkebunan di Kutai Timur. Sebelum proses penelitian resmi dimulai, tim BRIDA senantiasa mengutamakan koordinasi intensif bersama OPD terkait guna memastikan arah dan substansi kajian selaras dengan kebutuhan prioritas daerah.
Melalui langkah transformatif ini, BRIDA Kutim menegaskan posisinya bukan sekadar lembaga birokratis penghasil tumpukan laporan penelitian formal, melainkan hadir sebagai mitra strategis utama bagi seluruh perangkat daerah dalam merumuskan kebijakan publik yang tepat sasaran.(ADV/Diskominfo Kutim)
