SANGATTA – Bupati Kutai Timur (Kutim) secara resmi meluncurkan Sistem Informasi Gerak Cepat dan Tepat (SIGAP), sebuah inovasi digital strategis yang diharapkan merevolusi tata kelola perkoperasian daerah. Aksi perubahan berbasis teknologi ini dirancang untuk meningkatkan transparansi, modernitas, dan akuntabilitas sektor koperasi di Kutim.
Dalam pidatonya, Bupati menegaskan pentingnya adopsi teknologi informasi seperti SIGAP untuk memantau secara presisi perkembangan dan kesehatan koperasi lokal. Beliau menyoroti tren positif yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
“Saya telah menerima laporan bahwa secara manual, kondisi koperasi di Kutim menunjukkan kemajuan pesat dalam 1-2 tahun terakhir. Dari sekitar 1.450 koperasi yang terdaftar, kini 500 unit di antaranya telah mencapai kategori sehat,” jelas Bupati pada Kamis, 27 November 2025.
Angka tersebut merepresentasikan peningkatan kinerja yang dramatis, mengingat pada periode 2021-2022, jumlah koperasi sehat di Kutim hanya tercatat sebanyak 47 unit.
Bupati lebih lanjut menjelaskan bahwa upaya penguatan ekosistem koperasi ini selaras dengan agenda nasional, khususnya program ‘Asta Cita’ Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada penguatan ekonomi kerakyatan. Beliau secara spesifik mulai menggalakkan program inovatif bernama Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
KDMP dirancang sebagai gerai toko modern yang strategis berlokasi di desa-desa. Prinsip operasional utamanya adalah prioritas pada sumber barang atau material lokal dari potensi masyarakat setempat, dengan pengecualian untuk komoditas tertentu yang memerlukan rantai pasok terpusat seperti pupuk dan obat-obatan.
“Filosofinya jelas: dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat, sejalan dengan semangat koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Saya optimis SIGAP akan menjadi instrumen digital krusial yang memberikan nilai tambah signifikan bagi pendirian dan keberlanjutan KDMP ini,” harapnya.
Selain fokus pada perkoperasian, Bupati juga menggarisbawahi urgensi kepemilikan Data Center terintegrasi bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Ia telah mengeluarkan instruksi tegas kepada Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk segera merealisasikan pembangunan infrastruktur vital ini.
“Bupati membutuhkan Data Center yang kokoh untuk melakukan monitoring, penilaian kinerja, dan perbaikan teknis secara cepat. Saya tidak hanya membutuhkan aplikasi pendukung kinerja harian, tetapi sebuah sistem data terpusat sebagai wujud tanggung jawab pekerjaan dan akuntabilitas,” tegas Bupati.
Bupati menargetkan akses data terintegrasi ini dapat beroperasi penuh pada bulan Januari mendatang. Langkah ini diharapkan dapat mendukung penuh program “Satu Data” pemerintah pusat, sembari tetap memprioritaskan aspek keamanan siber yang ketat guna melindungi seluruh data krusial pemerintah dari berbagai ancaman digital. (Adv/kKOM)
