SANGATTA – Program Cap Jempol Stop Stunting terbukti menjadi senjata program kolaborasi yang efektif dan memberikan dampak signifikan dalam penanganan stunting di Kabupaten Kutai Timur (Kutim).
Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim, Achmad Junaidi B., dalam konferensi pers di Hotel Royal Victoria Sangatta, Selasa (18/11/2025).
Achmad Junaidi menjelaskan bahwa program Cap Jempol Stop Stunting merupakan inisiatif layanan jemput bola yang melibatkan kolaborasi aktif dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Layanan ini menjangkau langsung 18 kecamatan di Kutim, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menekan angka stunting.
“Program Cap Jempol ini berkolaborasi dengan seluruh OPD untuk mendekatkan layanan penanganan stunting langsung ke lapangan melalui kunjungan jemput bola. Ini mencakup pemenuhan sanitasi hingga kebutuhan gizi, termasuk pendamping ASI,” jelasnya.
Salah satu bentuk kolaborasi yang disoroti adalah dukungan dari Perumda Air Minum (PDAM) dalam penyediaan air bersih.
“Dengan bantuan PDAM dalam penyediaan air bersih, kebutuhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) desa dapat dipenuhi. Hal ini penting untuk mengeliminasi keluarga dari risiko stunting,” ujarnya.
Junaidi menegaskan bahwa keberhasilan ini bukan hanya kerja keras pemerintah, tetapi juga dukungan kuat dari masyarakat, media, dan seluruh stakeholder.
Kolaborasi ini membuahkan hasil signifikan: Angka prevalensi stunting di Kutai Timur mengalami penurunan dari 29 persen menjadi 20,6 persen, berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2025.
“Kutai Timur menunjukkan peningkatan kinerja yang luar biasa. Saat ini, posisi kita berada di urutan ke-7 se-Kalimantan Timur. Ini adalah bukti nyata bahwa kolaborasi seluruh unsur berjalan sangat baik,” tutupnya.
(Galuh Boyo Munanto, M.T. Direktur Teknik PDAM Kutim. Foto: screenshot foto Kanal YouTube Dinas PPKB Kutai Timur)
Direktur Teknik PDAM Kutim, Galuh Boyo Munanto, yang menyampaikan kontribusi spesifik PDAM dalam Podcast di kanal YouTube Dinas PPKB Kutai Timur pada tanggal 4 November 2025 yang lalu, merinci tiga bentuk dukungan:
Pertama PDAM memberikan keringanan biaya besar bagi keluarga sasaran stunting. Pemasangan jaringan air PDAM diberikan secara gratis, tanpa dipungut biaya, khusus bagi keluarga yang masuk dalam kategori berisiko stunting.
Untuk wilayah pedesaan yang belum terjangkau jaringan PDAM, perusahaan tetap memastikan kualitas air yang dikonsumsi masyarakat. PDAM secara rutin melakukan pengecekan laboratorium terhadap nilai PH air bagi desa-desa yang belum terpasang jaringan air bersih, guna menjamin kelayakan air minum dan sanitasi.
Kontribusi ini menyentuh akar masalah stunting, yakni faktor ekonomi. Sebagai upaya pencegahan stunting melalui peningkatan ekonomi keluarga, PDAM memprioritaskan penyediaan lapangan kerja.
“Kami akan mempekerjakan warga di lingkungan sekitar wilayah kerja PDAM, khususnya bagi keluarga berisiko stunting desil 1, 2, 3, dan 4 yang belum memiliki pekerjaan. Ini adalah upaya kami dalam meningkatkan pendapatan dan stabilitas ekonomi keluarga berisiko di 18 kecamatan,” tutupnya.
Sebagai informasi tambahan, data SIGA (Sistem Informasi Keluarga) Elsimil menunjukkan penurunan terus-menerus pada jumlah keluarga berisiko stunting (KRS) di Kutim: Semester II 2023: 19.900 keluarga, Semester I 2024: 15.576 keluarga, September 2024: 12.362 keluarga, Semester II 2024: 11.973 keluarga. (AM)
