SANGATTA – Sebuah fakta mengejutkan terungkap di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terkait akses pendidikan. Berdasarkan data Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) per Maret 2025, tercatat 13.411 anak usia sekolah di Kutai Timur tidak mengenyam pendidikan formal. Angka ini menempatkan Kutai Timur sebagai kabupaten dengan tingkat Anak Tidak Sekolah (ATS) tertinggi nomor 1 di Kalimantan Timur.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim, Mulyono, menyampaikan data rinci yang mencemaskan tersebut. Dari total 13.411 anak, sebanyak:
- 9.945 anak belum pernah bersekolah sama sekali.
- 1.996 anak putus sekolah di tengah jalan (drop out).
- 1.470 anak yang telah lulus tetapi tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya.
Mulyono mengakui bahwa temuan ini sangat kontradiktif mengingat upaya masif Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam memberikan pelayanan di bidang pendidikan. Komitmen Pemkab Kutim tercermin dari alokasi anggaran di bidang pendidikan yang melebihi 20% dari total anggaran daerah. Anggaran tersebut diperuntukkan dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan, peningkatan rapor pendidikan, serta pencapaian visi dan misi, serta program unggulan Bupati dan Wakil Bupati di bidang Pendidikan.
Berbagai program unggulan telah dan sedang dilaksanakan oleh Pemkab Kutim untuk menjamin akses dan kualitas pendidikan, antara lain:
- Pemberian 4 stel seragam gratis untuk semua siswa mulai jenjang PAUD, SD, dan SMP.
- Pemberian buku gratis untuk semua siswa, meliputi buku wajib, buku pendamping, dan buku muatan lokal.
- Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Daerah (BOPDA) mulai jenjang PAUD, SD, dan SMP.
- Pemberian beasiswa untuk siswa SD dan SMP yang mencakup lebih dari 20% dari total siswa.
- Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan yang masif di semua sekolah.
- Program pendukung lainnya termasuk untuk tenaga pendidik dan kependidikan, seperti seragam guru, insentif, serta bimbingan teknis (bimtek) dan beasiswa untuk guru.
Angka ATS yang tinggi ini mengindikasikan adanya celah besar antara program dan realisasi di lapangan, meskipun alokasi anggaran dan program-program telah dijalankan secara masif. Disdikbud Kutim bersama seluruh pemangku kepentingan diharapkan akan segera melakukan evaluasi mendalam untuk mengidentifikasi akar masalah yang menyebabkan tingginya angka ATS ini, serta merumuskan strategi intervensi yang lebih tepat sasaran untuk memastikan setiap anak di Kutai Timur mendapatkan hak pendidikannya.(ADV/KOM)
