JAKARTA – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), Mahyunadi, menegaskan komitmennya untuk membangun sinergi kuat antara strategi pembangunan daerah dan prioritas nasional, terutama dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Penegasan ini merupakan respons Mahyunadi usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, pada Rabu (19/11/2025).
Mahyunadi menyatakan, Rakor yang dihadiri sejumlah menteri kabinet, termasuk Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta perwakilan Komisi II DPR RI, sangat memotivasinya. Ia melihat banyak peluang yang bisa dioptimalkan dari pemerintah pusat untuk kemajuan Kutim.
“Penjabaran materi rakor mengenai pembangunan nasional dan aspirasi Presiden Prabowo Subianto sangat memotivasi kami sebagai pimpinan daerah. Banyak sekali peluang, terutama di sektor pertanian dan sekolah rakyat, yang bisa kami sinergikan dengan strategi daerah,” ujar Mahyunadi.
Wakil Bupati Mahyunadi menyambut baik rencana pelantikan pejabat eselon II oleh Presiden, yang memungkinkan rotasi ASN eselon II secara nasional. Ia melihat kebijakan ini sebagai langkah progresif demi kemajuan bangsa secara global, meskipun secara kewenangan daerah mungkin terasa ada “kemunduran.”
“Harapan kami, kebijakan ini dapat diimplementasikan secara efektif di daerah. Kita harus menemukan benang merah yang jelas antara pembangunan lokal dan program-program pusat,” tegasnya.
Terkait isu kepegawaian, Mahyunadi mendukung penuh penekanan Kepala BKN mengenai penerapan meritokrasi di daerah. Sebagai Wakil Bupati yang baru menjabat sembilan bulan, ia mengakui adanya indikasi kinerja ASN di daerah yang lamban, yang mungkin disebabkan kurang efektifnya sistem meritokrasi.
“Saya berharap Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) ke depan dapat melakukan seleksi pejabat yang benar-benar mengedepankan profesionalisme dan kemampuan individu pada posisinya. Pemerintah dituntut berlari kencang oleh masyarakat, jadi tidak boleh ada program yang terhambat karena ketidakmampuan pejabat,” pungkas Mahyunadi, menekankan pentingnya responsif terhadap tuntutan publik.
Mahyunadi juga menyoroti bagaimana ASN Kutim akan berperan aktif dalam mendukung program prioritas nasional. Hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh Kepala BKPSDM Kutim, Misliansyah, yang mendampinginya.
- Sektor Pertanian: ASN penyuluh pertanian di Kutim akan dialihkan statusnya menjadi tenaga pusat per 1 Januari 2026, guna mendukung pencapaian target pertanian nasional.
- Sektor Sosial: ASN (baik PNS maupun P3K) akan dikondisikan untuk membantu operasional Koperasi Merah Putih di tingkat desa dan kecamatan, sebagai bagian dari program sosial.
Rakor ini sendiri dibuka oleh Kepala BKN Zudan Arif Fakrullah, yang menekankan urgensi percepatan reformasi birokrasi sebagai fondasi peningkatan kinerja aparatur negara, fokus pada pelayanan publik, pengembangan kompetensi, dan adaptasi terhadap digitalisasi.(Adv/Hms)
