SANGATTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Aldriansyah, menegaskan bahwa pemerintah daerah masih memiliki pekerjaan rumah besar terkait pemerataan pembangunan dasar, terutama di Daerah Pemilihan (Dapil) 5. Kawasan tersebut disorot Aldriansyah sebagai wilayah yang masih tertinggal dalam hal infrastruktur esensial, yang berdampak langsung pada stagnasi kesejahteraan warganya.
Menurut Aldriansyah, kesenjangan pembangunan ini mengganggu fungsi vital daerah. Ia menyebutkan empat isu utama yang menjadi sorotan dan tuntutan masyarakat di Dapil 5:
Permasalahan utama adalah kondisi infrastruktur jalan. Banyak ruas penghubung antardesa yang masih berupa tanah dan mengalami kerusakan parah, terutama saat musim hujan.
“Akses jalan adalah urat nadi pembangunan. Selama jalannya tidak layak, mobilitas warga dan distribusi barang pasti terganggu, dan ini menghambat aktivitas ekonomi warga,” tegas Aldriansyah.
Ketersediaan listrik juga menjadi isu krusial. Masih ada desa yang hanya mendapatkan pasokan listrik selama beberapa jam atau bahkan belum teraliri sama sekali. Selain energi, persoalan air bersih masih menghantui, di mana beberapa desa masih mengandalkan sumber air yang jauh dari standar kesehatan.
Aldriansyah menilai pemerataan energi dan penyediaan air bersih harus menjadi prioritas karena berkaitan erat dengan aspek kesehatan masyarakat, pendidikan, dan keberlangsungan usaha kecil.
Selain masalah fisik, masyarakat Dapil 5 juga mengeluhkan minimnya akses sinyal telekomunikasi. Di era digital, sinyal internet dinilai sebagai kebutuhan primer.
“Pemerataan sinyal harus dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi kemajuan desa. Banyak pelajar kesulitan belajar daring, dan pelaku usaha lokal terhambat memasarkan produk secara online,” jelasnya.
Aldriansyah menyatakan komitmennya untuk terus mendorong koordinasi antara dinas terkait dan pemerintah pusat demi mempercepat pembangunan jaringan telekomunikasi di wilayah tersebut.
Sebagai wakil rakyat, ia berjanji memperjuangkan aspirasi tersebut dalam setiap rapat dan pembahasan anggaran. Ia berharap pemerintah pusat dan daerah memberikan perhatian lebih serius kepada Dapil 5 agar kesenjangan pembangunan tidak semakin melebar.
“Dapil 5 tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri. Pembangunan yang merata adalah kunci agar seluruh warga Kutai Timur dapat merasakan keadilan dan kesejahteraan yang sama,” tutupnya. (Adv/DPRD)
