SANGATTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Yusri Yusuf, secara tegas menyuarakan inisiatif penting yang dinilai krusial bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. Politisi dari Partai Demokrat ini mendorong Pemerintah Kabupaten Kutim untuk mempertimbangkan pembentukan Dinas Ekonomi Kreatif yang berdiri sendiri, terpisah dari Dinas Pariwisata yang menaunginya saat ini.
Menurut Yusri, langkah strategis ini bukan sekadar pemekaran birokrasi, melainkan upaya mendasar untuk memperkuat dan mengoptimalkan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Kutim. Ia menilai bahwa potensi ekonomi kreatif masyarakat Kutim sangat besar dan memerlukan wadah tersendiri agar pengelolaannya bisa lebih fokus, terarah, dan profesional.
“Saya ingin mencoba mencari nomenklaturnya untuk pembentukan Dinas Ekonomi Kreatif ini. Ini menjadi pertanyaan, ada Kementerian Ekonomi Kreatif di pusat, tapi mengapa di daerah kita belum memiliki dinas yang fokus pada bidang ini?” ujar Yusri dengan nada serius, Kamis (13/11/2025). “Hal ini harus kita bahas lebih lanjut dengan pemerintah daerah agar wacana pembentukan dinas ini bisa segera direalisasikan.”
Yusri Yusuf menjelaskan bahwa pemisahan dinas ini akan membawa dampak positif signifikan. Selama ini, pengelolaan ekonomi kreatif yang bernaung di bawah Dinas Pariwisata dirasa kurang maksimal karena fokus dan anggaran yang harus terbagi. Dengan dinas mandiri, program pengembangan, pembinaan pelaku usaha, dan alokasi anggaran bisa lebih terpusat pada inovasi, kreativitas, dan penciptaan nilai tambah ekonomi.
“Sektor ekonomi kreatif ini idealnya memiliki dinas tersendiri. Mengapa? Karena sektor ini memiliki fokus yang lebih spesifik, yakni pada pengembangan kreatif nasional yang alur kebijakannya lebih terpusat dan terarah dari kementerian di tingkat pusat,” jelasnya.
Ia meyakini bahwa dengan adanya Dinas Ekonomi Kreatif, Kutim akan lebih mudah menyelaraskan kebijakan dan programnya dengan arah kebijakan nasional, sehingga dukungan pendanaan maupun pelatihan dari pemerintah pusat dapat diserap lebih optimal. Hal ini juga akan memberikan kepastian dan dukungan institusional yang lebih kuat kepada para pelaku ekonomi kreatif, mulai dari sektor kuliner, fesyen, kerajinan tangan, hingga aplikasi digital.
Lebih lanjut, Yusri berharap usulannya ini dapat menjadi prioritas bagi Pemerintah Kabupaten Kutim. Baginya, pembentukan dinas khusus adalah bentuk komitmen nyata Pemkab dalam upaya memperkuat basis ekonomi lokal yang berbasis pada kreativitas dan inovasi masyarakat.
“Ekonomi kreatif adalah mesin pertumbuhan baru yang berkelanjutan, apalagi didukung oleh SDM (Sumber Daya Manusia) lokal. Saya berharap Pemkab Kutim benar-benar bisa mempertimbangkan dan mengambil langkah konkret untuk pembentukan Dinas Ekonomi Kreatif ini,” pungkasnya.
Inisiatif Yusri Yusuf ini diharapkan mampu memicu diskusi mendalam di kalangan eksekutif dan legislatif Kutim, demi mewujudkan sebuah lembaga yang dapat secara penuh mengawal potensi besar ekonomi kreatif Kutim menuju daya saing yang lebih tinggi.(Adv/DPRD)
